Sejarah perang padri

Sabtu, 27 Maret 2010

Perang Padri meletus di negeri Kerajaan Pagaruyung antara sejak tahun 1803 hingga 1837. Gerakan Padri atau Kaum Padri (Kaum Ulama) menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang ada di negeri-negeri Kerajaan Pagaruyung, seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (opium), minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam.

Dan kemundian gejolak ini memicu perpecahan antara Kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau nan Salapan dengan Kaum Adat dibawah pimpinan Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah. Dan kemudian meluas dengan melibatkan Belanda.
Harimau nan Salapan
Harimau nan Salapan (Harimau yang Delapan), merupakan pimpinan beberapa perguruan yang tersebar di Nagari Kerajaan Pagaruyung masa itu, yang kemudian menjadi pemimpin dari Kaum Padri. Berikut ini nama pemimpin Harimau nan Salapan tersebut:
1. Tuanku nan Renceh atau Tuanku nan Tuo atau Tuanku Kamang
2. Tuanku Canduang
3. Tuanku Pandai Sikek
4. Tuanku Lintau
5. Tuanku Pasaman
6. Tuanku Rao
7. Tuanku Tambusai
8. Tuanku Barumun

Perang Saudara
Tak dapat dimungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya.
Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari oleh adanya keinginan dikalangan para ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalan syariat Islam sesuai dengan Mahzab Wahabi yang waktu itu berkembang di tanah Arab (Arab Saudi sekarang). Kemudian pemimpin para ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. Seiring itu dibeberapa Negeri dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya pada tahun 1815, Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Dan akhirnya Sultan Muning Alamsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibukota kerajaan


Keterlibatan Belanda
Pada 21 Februari 1821, kaum Adat resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Belanda dalam perjanjian yang diteken di Padang[2], sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga Dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muning Alamsyah yang selamat dari serangan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman.
Keterlibatan Belanda dalam perang karena "diundang" oleh kaum Adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang[3]. Serangan ini berhasil memukul mundur Kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Dan Belanda membangun benteng di Batusangkar dengan nama Fort van der Capellen, Sedangkan Kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau
Pada 13 April 1823, Belanda mencoba menyerang Lintau, namun Kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali Batusangkar.
Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Residen di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat "Perjanjian Masang" pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropah dan Jawa seperti Perang Diponegoro.

bersambung...

0 komentar:

Posting Komentar

 
 
 
 
Copyright © KUMPULAN SEJARAH